Pekerja Diduga dari Luar Daerah, Transparansi Anggaran Dipertanyakan, Kepala Sekolah Belum Berikan Klarifikasi kepada Baratapersada.com
Sidoarjo,,,,Baratapersada.com,,Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Pangkemiri 2, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, menuai sorotan serius. Sejumlah dugaan kejanggalan ditemukan awak media Baratapersada.com saat melakukan pemantauan langsung di lokasi pekerjaan. Mulai dari tidak terlihatnya papan informasi proyek hingga pekerja yang diduga mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan pantauan awak media, kegiatan revitalisasi tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan yang memuat sumber anggaran, nilai bantuan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab. Padahal, informasi tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara.
Lebih memprihatinkan, awak media juga melihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas pembangunan tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana pengawasan keselamatan kerja diterapkan dalam proyek revitalisasi fasilitas pendidikan tersebut?

Penggunaan APD bukan sekadar pelengkap pekerjaan. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban perlindungan keselamatan tenaga kerja. Sementara ketentuan keselamatan konstruksi juga diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Sorotan lainnya menyangkut tenaga kerja yang diduga berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo. Hal ini perlu dijelaskan oleh pihak pelaksana agar masyarakat mengetahui mekanisme perekrutan dan keterlibatan tenaga kerja dalam program tersebut.
Awak media Baratapersada.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Sekolah SDN Pangkemiri 2, Kecamatan Tulangan, terkait papan informasi kegiatan, sumber dan nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, asal pekerja, serta dugaan tidak diterapkannya standar K3.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala sekolah masih belum memberikan konfirmasi maupun klarifikasi.
Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui laporan administrasi, tetapi perlu pemeriksaan langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.
Publik kini menunggu jawaban: berapa anggaran revitalisasi tersebut? Siapa penanggung jawab pelaksanaannya? Mengapa papan informasi diduga tidak terpasang? Mengapa pekerja terlihat tanpa APD?

Jangan sampai program revitalisasi sekolah yang bersumber dari uang negara justru mengabaikan transparansi dan keselamatan kerja. Dinas Pendidikan harus turun tangan, melakukan pemeriksaan, dan memastikan seluruh pelaksanaan sesuai ketentuan.
Baratapersada.com akan terus menelusuri persoalan ini dan memberikan ruang hak jawab kepada kepala sekolah, pelaksana kegiatan, maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
UANG NEGARA BUKAN UNTUK DITUTUPI. KESELAMATAN PEKERJA BUKAN UNTUK DIABAIKAN. TRANSPARANSI ADALAH KEWAJIBAN!
Redaksi











