Mendapat laporan dari Bu Ani, salah satu guru SDN Balonggarut, H. Moch. Dhamroni Chudori langsung mendatangi sekolah dan mendengarkan harapan para siswa.
Sidoarjo,,Baratapersada.com,,,Pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Kali ini, SDN Balong garut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, dikabarkan belum menerima manfaat program unggulan Presiden Republik Indonesia tersebut, meskipun para siswa sudah lebih dari satu tahun menantikan kehadirannya.
Persoalan ini mencuat setelah salah satu guru SDN Balonggarut, Bu Ani, menyampaikan aspirasi kepada Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Moch. Dhamroni Chudori, M.Si. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini anak-anak di sekolah tersebut belum mendapatkan program MBG, padahal para siswa sangat berharap bisa menikmati makanan bergizi gratis sebagaimana yang diharapkan Pemerintah.
Merespons laporan tersebut, H. Moch. Dhamroni Chudori tidak sekadar menerima informasi. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo itu langsung turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus mendengarkan aspirasi pihak sekolah.
Setibanya di SDN Balonggarut, Kecamatan Krembung, Dhamroni langsung menemui dan berbincang dengan para siswa. Suasana dialog tersebut menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk menyampaikan harapan mereka agar sekolahnya juga mendapatkan program Makan Bergizi Gratis.
Harapan sederhana para siswa tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, program MBG bukan hanya berkaitan dengan pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemenuhan gizi anak, mendukung kesehatan, serta menunjang konsentrasi dan kualitas belajar peserta didik.

Dalam keterangannya, H. Moch. Dhamroni Chudori, M.Si. mengatakan bahwa informasi dari guru SDN Balonggarut harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, aspirasi sekolah dan harapan anak-anak perlu ditindaklanjuti agar persoalan belum diterimanya MBG mendapatkan kejelasan dari pihak yang berwenang.
Ia berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan terhadap kondisi SDN Balonggarut, termasuk memastikan penyebab sekolah tersebut belum masuk dalam penerima manfaat program MBG.
Pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan pemerataan luput dari perhatian. Setiap laporan dari sekolah harus ditindaklanjuti secara transparan dan terukur, sehingga tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam memperoleh manfaat program pemerintah.
Kini, harapan para siswa SDN Balonggarut tertuju pada tindak lanjut pihak terkait. Mereka tidak sekadar menunggu janji, tetapi mengharapkan realisasi program yang selama ini dinantikan.
MBG untuk seluruh anak Indonesia harus diwujudkan melalui pemerataan nyata, bukan sekadar program yang terdengar baik di atas kertas.
EDI S











