BHS meninjau revitalisasi SMAN 1 Krembung, memasang alarm kebencanaan, dan menyoroti 21 ruang kelas yang membutuhkan rehabilitasi Rp3 miliar.
Baratapersada.com
Sidoarjo // Kualitas pembangunan sekolah tidak boleh berhenti pada selesainya proyek dan berdirinya bangunan baru. Lebih dari itu, mutu material, ketahanan konstruksi, hingga jaminan keselamatan peserta didik harus menjadi tolok ukur utama penggunaan anggaran negara.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat melakukan peninjauan langsung hasil revitalisasi di SMA Negeri 1 Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Kamis.
Dalam kunjungan tersebut, BHS menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan harus benar-benar memenuhi standar kualitas. Jangan sampai bangunan yang dibangun menggunakan uang negara justru tidak mampu memberikan manfaat optimal karena kualitas material maupun pengerjaannya tidak diperhatikan secara serius.
“Pembangunan sekolah harus memperhatikan kualitas barang dan materialnya. Kita ingin fasilitas yang dibangun pemerintah benar-benar bermanfaat dan bisa digunakan dalam jangka panjang,” tegas BHS.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa keberhasilan program revitalisasi tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bangunan yang selesai dikerjakan. Ketahanan bangunan dan manfaatnya bagi kegiatan pendidikan dalam jangka panjang juga harus menjadi perhatian.
BHS Pasang Alarm Kebencanaan, Keselamatan Siswa Jangan Diabaikan
Tidak hanya menyoroti kualitas fisik bangunan, BHS juga memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan dan keselamatan warga sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, ia secara pribadi membantu memasang perangkat sistem peringatan dini kebencanaan atau early warning system di SMAN 1 Krembung.
Menurut BHS, sekolah harus memiliki kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Keberadaan alarm peringatan dini harus didukung dengan jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas sehingga siswa, guru, serta tenaga kependidikan tidak kebingungan ketika menghadapi kondisi darurat.

“Mitigasi bencana harus mulai disiapkan di sekolah-sekolah, mulai dari early warning system, perencanaan evakuasi, hingga penentuan titik kumpul. Ini penting untuk keselamatan siswa maupun guru,” ujarnya.
BHS juga menyampaikan bahwa sebelumnya dirinya telah memasang perangkat alarm peringatan dini kebencanaan secara pribadi di SMA Negeri 1 Taman, Sidoarjo.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. Sebab, keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik merupakan tanggung jawab yang tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan tambahan.
21 Ruang Kelas Menanti Perbaikan, Atap Sejak 1983 Mulai Rontok
Di balik program revitalisasi yang telah dilaksanakan, SMAN 1 Krembung ternyata masih menghadapi persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius.
Sebanyak 21 ruang kelas di sekolah tersebut diusulkan untuk mendapatkan rehabilitasi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp3 miliar pada tahun 2027.
Salah satu pekerjaan yang menjadi prioritas adalah penggantian atap bangunan yang disebut belum pernah diperbarui sejak sekolah berdiri pada 1983.
Kondisi ini tentu tidak bisa dipandang sebagai persoalan pemeliharaan biasa. Ketika material bangunan mulai terlepas dan jatuh akibat usia, aspek keselamatan warga sekolah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penanganan.
Kepala SMAN 1 Krembung, Siwi Kuntarsih, mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebenarnya telah mengajukan kebutuhan rehabilitasi tersebut untuk tahun 2026. Namun, hingga kini pengajuan itu belum terealisasi.
Bahkan, sejumlah bagian atap mengalami kerusakan cukup mengkhawatirkan. Material asbes di beberapa titik, terutama di ruang guru dan bagian depan ruang kepala sekolah, dilaporkan telah jatuh dengan sendirinya karena kondisi bangunan yang sudah tua.
“Beberapa bagian atap, terutama di ruang guru dan depan ruang kepala sekolah, asbesnya sudah jatuh dengan sendirinya karena dimakan usia. Kami berharap pengajuan rehabilitasi pada 2027 bisa terealisasi,” ungkap Siwi.
Pernyataan kepala sekolah tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur pendidikan tidak selalu dapat menunggu sampai kerusakan semakin parah.
Pemerintah Jangan Menunggu Kerusakan Menjadi Ancaman
Usulan rehabilitasi 21 ruang kelas dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp3 miliar pada 2027 kini menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan instansi terkait.
Jangan sampai persoalan bangunan sekolah yang telah diketahui mengalami kerusakan justru berlarut-larut tanpa kepastian penanganan. Terlebih, fasilitas pendidikan merupakan ruang publik yang setiap hari digunakan puluhan hingga ratusan siswa dan tenaga pendidik.
Pemerintah perlu memastikan setiap pengajuan rehabilitasi didasarkan pada pemeriksaan teknis, tingkat kerusakan, serta skala prioritas keselamatan pengguna bangunan.
Di sisi lain, hasil revitalisasi yang telah dilaksanakan juga harus dipastikan memenuhi spesifikasi dan standar mutu yang ditetapkan. Pengawasan tidak boleh berhenti setelah pekerjaan dinyatakan selesai, melainkan harus memastikan bangunan benar-benar aman, layak, dan tahan digunakan.
Kunjungan BHS ke SMAN 1 Krembung menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya menghadirkan gedung baru. Kualitas konstruksi, pemeliharaan bangunan lama, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus berjalan beriringan.
Sebab, sekolah yang baik bukan hanya sekolah yang terlihat bagus dari luar, melainkan sekolah yang bangunannya aman, fasilitasnya berkualitas, dan mampu melindungi seluruh warga sekolah.
BARATAPERSADA.COM – Kritis, Objektif, dan Mengawal Kepentingan Publik.
Redaksi











