Program bedah warung APBD Glagaharum, Porong, disorot warga. Dugaan tenaga kerja luar, sistem borongan, pekerjaan malam, dan transparansi TPK dipertanyakan.
SIDOARJO, BARATAPERSADA.COM,,,,, Program bedah warung yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian warga. Program yang semestinya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat justru menuai kritik akibat dugaan minimnya pelibatan tenaga kerja lokal, penggunaan sistem borongan, hingga aktivitas pembangunan pada malam hari.
Berdasarkan pantauan Baratapersada.com, pengerjaan bedah warung berlangsung di dua titik lokasi. Namun, pelaksanaannya menyisakan sejumlah pertanyaan terkait transparansi dan mekanisme penggunaan anggaran.
Ahmad Jawib, salah seorang warga berinisial AJ, menilai program tersebut seharusnya memberikan prioritas kepada masyarakat setempat agar manfaat anggaran pemerintah benar-benar dirasakan warga.
“Program pemberdayaan jangan sampai justru mengesampingkan masyarakat lokal. Warga sekitar seharusnya diberi kesempatan bekerja sehingga perputaran ekonomi juga dirasakan masyarakat sendiri,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Swakelola atau Borongan?
Warga juga mempertanyakan dugaan penggunaan sistem borongan dalam pekerjaan yang disebut dilaksanakan melalui pola swakelola. Mereka menilai mekanisme tersebut perlu diperiksa karena tujuan swakelola seharusnya mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Jika pelaksanaannya tidak sesuai dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku, instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan.
Tak hanya itu, pengerjaan pada malam hari turut dikeluhkan karena dinilai mengganggu kenyamanan dan waktu istirahat warga.
Pembentukan TPK Tanpa Musdes Dipertanyakan
Persoalan lain muncul terkait pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Warga mengaku tidak mengetahui adanya Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas pembentukan tim tersebut.
AJ menduga penanggung jawab TPK ditunjuk langsung oleh Kepala Desa tanpa melibatkan musyawarah bersama masyarakat.
“Seharusnya mekanisme pembentukan TPK dilakukan secara transparan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dalam program yang menggunakan anggaran negara,” tegasnya.
Warga mendesak Pemerintah Desa Glagaharum membuka informasi mengenai besaran anggaran, mekanisme swakelola, penetapan TPK, serta penggunaan tenaga kerja.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Baratapersada.com masih berupaya meminta klarifikasi Pemerintah Desa Glagaharum. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.
Jurnalis: Sutrisno











