Sidoarjo// Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, tak boleh berakhir hanya dengan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo sekaligus Kasatkorwil Banser Jawa Timur, Rizza Ali Faizin, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama aparat penegak hukum (APH) mengusut kasus tersebut secara menyeluruh dan membuka secara terang penyebab gangguan kesehatan yang dialami para santri.
Rizza menilai, suspend terhadap SPPG memang dapat menjadi langkah awal untuk menghentikan sementara potensi risiko. Namun, tindakan administratif tersebut tidak boleh dijadikan akhir dari persoalan, terutama apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan.
“BGN harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kalau ditemukan adanya kelalaian dalam pelaksanaan dan kelalaian itu menyebabkan ratusan santri menjadi korban, maka harus diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum,” tegas Rizza, Kamis (3/9/2026).
Ratusan Anak Terdampak, Investigasi Harus Dibuka dari Hulu
Peristiwa tersebut terjadi setelah ratusan santri mengalami sejumlah keluhan kesehatan usai menyantap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (1/9/2026).
Para korban kemudian mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan. Persoalan menjadi semakin serius karena dugaan kejadian tersebut juga dilaporkan berdampak pada sejumlah lembaga pendidikan lain yang menerima distribusi makanan dari SPPG yang sama.
Bagi Rizza, banyaknya penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG.
Investigasi, menurutnya, tidak boleh dilakukan secara parsial. Pemeriksaan harus menelusuri seluruh mata rantai penyediaan makanan.
Mulai dari proses pengadaan bahan baku, kualitas bahan makanan, sistem penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur dan peralatan, pengemasan, hingga waktu serta mekanisme distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
“Ini bukan persoalan sederhana karena menyangkut keselamatan ratusan anak. Jangan sampai persoalan ini hanya selesai dengan suspend, kemudian berjalan kembali tanpa ada evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.
Jangan Sampai Kesalahan Berhenti di Atas Kertas
Rizza menekankan, investigasi harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mampu memastikan apakah gangguan kesehatan tersebut berkaitan dengan persoalan teknis, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, sanitasi, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya.
Setiap tahapan harus diperiksa secara objektif agar penyebab kejadian dapat diketahui secara terang.
Jika kemudian ditemukan adanya pelanggaran standar keamanan pangan atau kelalaian yang memenuhi unsur pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
Menurut Rizza, langkah tersebut penting bukan hanya demi memberikan kepastian bagi para korban, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG agar tidak mengabaikan standar keamanan pangan.
Program MBG, kata dia, merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Karena itu, aspek keselamatan tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan sekunder.
Pemulihan Santri Harus Dikawal Sampai Tuntas
Selain meminta investigasi menyeluruh, Rizza juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan memberikan pendampingan maksimal kepada seluruh santri yang terdampak.
Ia meminta pemerintah tidak hanya hadir ketika korban mendapatkan penanganan awal, tetapi memastikan kondisi kesehatan mereka terus dipantau sampai benar-benar pulih.
“Pemkab dan Dinas Kesehatan harus hiperaktif dalam pendampingan. Pastikan seluruh santri mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dan proses pemulihannya dikawal sampai tuntas,” katanya.
Rizza menilai, perhatian terhadap korban harus menjadi prioritas utama di tengah proses pencarian penyebab kejadian.
Jangan sampai setelah kondisi darurat berlalu, nasib para korban justru luput dari pengawasan.
Momentum Membenahi Sistem MBG
Kasus dugaan keracunan di Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam diharapkan menjadi momentum bagi BGN dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan SPPG.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan ketika masalah sudah terjadi. Sistem pencegahan harus diperkuat sejak pemilihan bahan baku hingga makanan benar-benar diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Rizza menegaskan bahwa keselamatan anak-anak penerima manfaat merupakan tanggung jawab yang tidak boleh ditawar.
“Yang paling penting sekarang adalah keselamatan para santri, penyebab kejadian harus ditemukan, dan kalau memang ada kelalaian yang terbukti mengandung unsur pidana, jangan ragu untuk diproses secara hukum,” tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa program MBG harus dijalankan dengan standar keamanan dan pengawasan yang ketat. Sebab, di balik setiap paket makanan yang dibagikan, ada keselamatan anak-anak yang menjadi amanah negara.
Jurnalis: Septian putra Pradana
