Jember,Baratapersada.Com
Rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pembiayaan sebesar Rp786,57 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur / SMI tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan utang semata.
Hal itu ditegaskan ( Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ) MAKI Jawa Timur dalam konferensi pers di Cempaka Hotel Jember, Minggu 9 Agustus 2026
Aksi Demo Dibatalkan Usai Kajian Mendalam
Sebelumnya, MAKI Jatim berencana menggelar aksi di depan Pendopo Wahyawibawagraha, Senin 10 Agustus 2026. Namun setelah melakukan kajian terhadap rencana pembiayaan dan mendapat penjelasan terkait konstruksi anggaran serta skema pengembalian, rencana aksi tersebut dibatalkan.
“Utang Bukan Aib, Tapi Harus Jelas Manfaatnya”
Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan bahwa pembiayaan daerah dapat menjadi instrumen mempercepat pembangunan, asalkan penggunaannya jelas, terukur, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Persoalan utang daerah perlu dilihat secara utuh. Anggapan utang merupakan sesuatu yang memalukan justru membuat publik melihat persoalan secara sepotong. Utang bukanlah aib. Utang itu fair, secara regulasi memang diperkenankan,” tegas Heru.
Menurutnya, rencana pembiayaan Jember harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi fiskal untuk mengejar kebutuhan pembangunan yang tidak seluruhnya mampu ditopang oleh kemampuan APBD.
Heru menyebut Bappeda, BPKAD, dan perangkat daerah terkait telah menyusun konstruksi kebutuhan anggaran pembangunan Jember untuk tahun 2027.
Berdasarkan dokumen KUA 2027, pembiayaan tersebut akan diarahkan untuk sejumlah proyek prioritas:
1.Rp.130 miliar Pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan di RSD dr. Soebandi.
2.Rp.56,58 miliar*: Pembangunan RSD Balung.
3.Rp.400 miliar Sektor infrastruktur jalan melalui Dinas PUPR.
4.Rp.200 miliar
Pengadaan Penerangan Jalan Umum* melalui Dinas Perhubungan.
Heru juga membandingkan rencana Jember dengan sejumlah pemerintah daerah lain yang telah menggunakan skema pembiayaan utang untuk mendukung pembangunan.
“Keempat aspek tersebut menjadi bagian yang kami kaji sebelum menentukan sikap. Jika realisasinya sesuai perencanaan, diawasi, dan hasilnya dirasakan masyarakat, maka ini bisa menjadi langkah akselerasi pembangunan Jember,” pungkasnya.
MAKI Jatim menegaskan akan terus mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
