Sidoarjo,,,Baratapersada.com,,,,Puluhan warga Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jiken, Senin (16/11/2026). Aksi penyampaian aspirasi tersebut mendapat pengamanan langsung dari jajaran Polsek Tulangan, Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur.
Kapolsek Tulangan AKP Rizki Arif Prabowo turun langsung memimpin pengamanan bersama seluruh personelnya. Kehadiran aparat kepolisian di lokasi menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan warga dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.
Aksi unjuk rasa tersebut dilatarbelakangi keresahan masyarakat terhadap sejumlah persoalan operasional SPPG Jiken, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sebelumnya, warga menyampaikan keluhan mengenai dugaan dampak pengelolaan limbah terhadap lingkungan permukiman, termasuk sumur warga yang dilaporkan mengeluarkan bau tidak sedap.
Persoalan tersebut mendorong masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada pihak pengelola SPPG. Dalam situasi seperti ini, pengamanan kepolisian memiliki peran penting agar penyampaian pendapat di muka umum tetap berlangsung sesuai ketentuan hukum.
Di bawah kepemimpinan AKP Rizki Arif Prabowo, personel Polsek Tulangan melakukan pengamanan dan pemantauan selama kegiatan berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta mencegah terjadinya gesekan antara pihak-pihak yang terlibat.
PENGAMANAN HUMANIS, ASPIRASI WARGA TETAP DIKAWAL
Meskipun warga menyampaikan sejumlah keberatan terhadap persoalan operasional SPPG Jiken, jalannya aksi berlangsung lancar. Tidak terjadi kericuhan maupun gangguan yang menghambat kegiatan unjuk rasa.
Hingga aksi berakhir, situasi di depan kantor SPPG Jiken tetap aman, tertib, dan terkendali.
Pengamanan ini sekaligus menjadi wujud pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hak warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
Namun, kondusivitas keamanan bukan berarti persoalan yang disuarakan masyarakat telah selesai. Aspirasi warga terkait dugaan permasalahan IPAL tetap membutuhkan tindak lanjut dan penjelasan dari pihak pengelola maupun instansi pemerintah yang berwenang.
Masyarakat berharap persoalan tersebut segera memperoleh penyelesaian secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan menjaga aksi tetap kondusif menjadi langkah penting. Selanjutnya, penyelesaian substansi tuntutan warga menjadi pekerjaan rumah bagi pihak-pihak terkait.
Baratapersada.com – Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga independensi informasi, dan menyuarakan kepentingan publik.
EDI S











