Barata Persada. Com
WONOAYU — Praktik penyaluran layanan internet yang diduga tanpa izin resmi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, sorotan itu mengarah ke Desa Wonoayu, RT 05 RW 04, di mana sebuah layanan penyedia internet — yang dalam keseharian warga dikenal dengan istilah provider — disebut telah beroperasi selama kurang lebih enam tahun.
Informasi tersebut pertama kali mencuat dari keterangan warga sekitar. Menurut sejumlah warga, layanan tersebut dikelola oleh seorang warga setempat berinisial S. Warga menyebut, layanan itu telah menjangkau banyak rumah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan.
Ketika awak media mendatangi lokasi dan melakukan konfirmasi kepada pejabat setempat, keberadaan provider tersebut dibenarkan. Pejabat setempat membenarkan bahwa di wilayah tersebut memang terdapat aktivitas penyaluran layanan internet kepada warga.
Namun, keterangan berbeda muncul soal legalitasnya. Sejumlah narasumber warga menyampaikan bahwa sejauh yang mereka ketahui, pengelola tidak memiliki izin resmi sesuai regulasi yang berlaku untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi.
Upaya konfirmasi lanjutan dilakukan oleh tim jurnalis gabungan dengan mendatangi kediaman S. Pada kesempatan itu, S disebut tidak bersedia menemui wartawan. Yang menemui tim justru seorang pria berinisial P, yang akrab disapa warga dengan sebutan Mbah Surip.
Dalam keterangan kepada jurnalis, P mengaku sebagai kakak dari S. Ia menyatakan bahwa provider tersebut sudah berizin. Namun, ketika jurnalis meminta untuk diperlihatkan dokumen perizinan tersebut sebagai bukti, P disebut tidak dapat menunjukkannya pada saat itu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola belum memperlihatkan dokumen izin penyelenggaraan yang dimaksud, sehingga status legalitas layanan tersebut masih menjadi tanda tanya.
Mengapa Praktik Ini Menjadi Perhatian Hukum?
Dalam regulasi telekomunikasi Indonesia, aktivitas membeli layanan internet dari provider resmi, lalu menyalurkan dan menjualnya kembali kepada puluhan hingga ratusan pelanggan tanpa izin, sering dikenal masyarakat dengan istilah RT/RW Net ilegal.
Praktik semacam itu dinilai berpotensi merugikan negara, merugikan penyelenggara resmi, sekaligus merugikan konsumen karena tidak ada jaminan kualitas layanan, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum.
Secara normatif, perbuatan menyelenggarakan jasa telekomunikasi tanpa izin dapat dijerat dengan Pasal 47 jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan tersebut berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Perlu Pembuktian dan Klarifikasi Resmi
Redaksi menegaskan, seluruh informasi dalam berita ini bersumber dari keterangan warga, pejabat setempat, dan hasil konfirmasi lapangan. Dugaan tanpa izin tersebut masih memerlukan pembuktian melalui dokumen resmi dan klarifikasi dari instansi berwenang, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta satpol PP.
Redaksi Barata Persada.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Tim redaksi juga mendorong pihak terkait untuk segera melakukan penertiban dan pembinaan, agar layanan internet di tengah masyarakat berjalan legal, aman, dan tidak merugikan negara maupun warga sebagai konsumen.
jurnalis Heru











