BARATA persada. Com
Lampung Barat- Mitra Adhyaksa – Penarikan iuran yang dikaitkan dengan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di kawasan Register 44B, Kabupaten Lampung Barat, menuai keluhan warga. Pasalnya, mekanisme penarikan yang disebut mencapai Rp200 ribu per hektare tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum, kewenangan pemungutan, serta transparansi pengelolaan dana.
Keluhan warga mengarah pada mekanisme penarikan yang disebut dihitung berdasarkan luas lahan atau per hektare. Padahal, PNBP sektor kehutanan memiliki jenis, mekanisme penghitungan, dan tarif yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Hamparan Sinar Harapan yang dikenal dengan sapaan Abah Sela mengatakan bahwa penarikan tersebut telah dilakukan berdasarkan kesepakatan sebesar Rp200 ribu per hektare.
Abah Sela juga menjelaskan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk membayar upah anggota yang bertugas berkeliling melakukan penarikan iuran di kelompok masing-masing. Selain itu, menurutnya, dana tersebut juga diperuntukkan bagi kegiatan masyarakat.
Namun, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika dana tersebut merupakan PNBP/PSDH, mengapa pengelolaannya disebut digunakan untuk membayar upah anggota penarik iuran dan kegiatan masyarakat melalui kelompok?
Secara hukum, pengelolaan PNBP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dalam Pasal 28, pemungutan PNBP harus berdasarkan jenis dan tarif yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 29 menegaskan bahwa seluruh PNBP wajib disetorkan ke Kas Negara.
Kemudian, Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) mengatur bahwa pembayaran PNBP dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk atau, dalam keadaan tertentu, melalui instansi pengelola PNBP maupun mitranya. Penerimaan yang diterima melalui mekanisme tersebut tetap wajib disetorkan ke Kas Negara.
Sementara itu, ketentuan mengenai PNBP sektor kehutanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Pasal 179 mengatur jenis PNBP bidang kehutanan, termasuk Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH), PSDH, dan Dana Reboisasi (DR).
Khusus PSDH, Pasal 182 ayat (1) menjelaskan bahwa pungutan tersebut dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara.
Bahkan, Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu didasarkan pada laporan hasil produksi atau hasil lelang hasil hutan.
Adapun jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada sektor kehutanan saat ini diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dengan demikian, apabila penarikan Rp200 ribu per hektare tersebut diklaim sebagai PSDH, perlu diperjelas dasar penghitungan dan ketentuan tarif yang digunakan. Sebab, mekanisme penghitungan PSDH tidak dapat begitu saja disamakan dengan iuran berdasarkan luas lahan.
Sementara itu, salah satu ketua kelompok Tani Hutan (KTH) Ngateno, mengaku bahwa pihaknya hanya mengikuti arahan dari ketua hamparan.
“Kami hanya mengikuti arahan ketua hamparan. Kami ini anak buah. Setelah uang terkumpul, kami akan menyetorkannya kepada ketua,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut semakin membuka pertanyaan mengenai rantai pengumpulan dan pengelolaan dana, termasuk siapa yang menetapkan besaran pungutan serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya.
Di sisi lain, saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, KA RES 44B, Agus Budi, menyampaikan bahwa penarikan tersebut merupakan urusan internal kelompok dan pihaknya tidak ikut campur.
“Itu rumah tangga kelompok, kami tidak ikut campur,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah terdapat aliran setoran atau pemberian bagian kepada pihak Polisi Kehutanan (Polhut), Agus Budi dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Silakan dicek. Kalau ada, kami siap bertanggung jawab. Kalau memang pernah kami dikasih jatah, silakan dicek,” tegasnya.
Persoalan ini menjadi perhatian karena nominal Rp200 ribu per hektare bukan angka yang kecil bagi masyarakat, terlebih apabila penarikan dilakukan secara rutin dan melibatkan sejumlah kelompok.
Publik mempertanyakan apakah penarikan tersebut benar-benar merupakan kesepakatan internal kelompok atau justru dikaitkan dengan kewajiban PNBP/PSDH.
Jika merupakan iuran internal kelompok, maka harus ada kejelasan mengenai kesepakatan, peruntukan, penerima dana, serta laporan pertanggungjawabannya.
Namun, apabila masyarakat diminta membayar dengan alasan kewajiban PNBP/PSDH, maka harus dapat ditunjukkan dasar hukum, jenis pungutan, penetapan tarif, pihak yang berwenang memungut, serta bukti penyetoran ke Kas Negara.
Jangan sampai istilah PNBP atau PSDH digunakan sebagai dasar penarikan dana, sementara mekanisme dan pertanggungjawabannya tidak jelas.
Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang tersebut disetorkan, siapa yang mengelolanya, dan apakah benar terdapat kewajiban hukum yang mengharuskan masyarakat membayar sejumlah nominal tersebut.
Transparansi menjadi hal mutlak. Sebab, apabila benar merupakan penerimaan negara, maka pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan PNBP, bukan sekadar berdasarkan kesepakatan sepihak tanpa kejelasan dasar hukum.
Juli











