Demonstran menuntut klarifikasi dugaan persoalan proyek SDN Wonokasian 1, pengeluaran material bongkaran SDN Ngaresrejo, dan biaya ODL SMPN 3 Sidoarjo sebesar Rp1.485.000 per peserta.
Baratapersada.com
Sidoarjo// Bara kekecewaan massa terhadap pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo meledak di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud), Senin (12/10/2026). Ban bekas dibakar, asap hitam membumbung, dan aksi saling dorong membuat pagar kantor nyaris roboh. Di balik ketegangan itu, massa membawa sederet pertanyaan yang menuntut jawaban: mulai dari dugaan persoalan proyek rehabilitasi SDN Wonokasian 1, dugaan pengeluaran material bongkaran revitalisasi SDN Ngaresrejo tanpa berita acara, hingga biaya kegiatan ODL SMPN 3 Sidoarjo sebesar Rp1.485.000 per peserta yang disebut berlangsung selama tiga hari ke Semarang dan Yogyakarta.
Aksi yang melibatkan PT Barata Persada, elemen masyarakat, dan persatuan jurnalis online tersebut menjadi panggung tuntutan transparansi serta pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan. Massa tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga mendesak agar setiap persoalan diperiksa berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan ketentuan yang berlaku.
Ketegangan meningkat setelah audiensi dengan perwakilan Dispendikbud belum menghasilkan titik temu yang memuaskan demonstran. Ketidakhadiran Kepala Dispendikbud Sidoarjo untuk menemui massa secara langsung turut memicu kekecewaan. Permintaan maaf melalui pengeras suara dinilai belum menjawab substansi tuntutan.
Tiga persoalan kini menjadi sorotan: transparansi proyek sekolah, kejelasan pengelolaan material bongkaran, dan keterbukaan pembiayaan kegiatan pendidikan. Ketiganya membutuhkan klarifikasi resmi agar tidak terus berkembang menjadi polemik tanpa kepastian.
PROYEK SDN WONOKASIAN 1: DUGAAN PENYIMPANGAN DAN PENGHALANGAN JURNALISTIK DIMINTA DIKLARIFIKASI
Proyek rehabilitasi SDN Wonokasian 1 menjadi salah satu pokok tuntutan demonstran. Massa mendesak keterbukaan dokumen anggaran, kejelasan pelaksanaan pekerjaan, serta pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan yang mereka persoalkan.
Proyek rehabilitasi SDN Wonokasian 1 menjadi salah satu pokok tuntutan demonstran. Massa mendesak keterbukaan dokumen anggaran, kejelasan pelaksanaan pekerjaan, serta pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan yang mereka persoalkan.
Pertanyaan mendasarnya sederhana, tetapi membutuhkan jawaban berbasis data: berapa nilai anggarannya, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, apakah hasilnya sesuai dengan perencanaan, dan apakah seluruh pertanggungjawaban administrasinya telah dipenuhi?
Massa juga mendesak evaluasi terhadap kepala sekolah yang mereka nilai tidak kooperatif ketika dimintai klarifikasi mengenai proyek tersebut.
Persoalan lain yang turut disorot adalah dugaan penghalangan tugas jurnalistik yang diduga melibatkan Kepala SDN Wonokasian 1. Dugaan itu berkaitan dengan upaya awak media meminta konfirmasi mengenai proyek rehabilitasi sekolah.
Apabila benar terdapat tindakan yang menghambat kerja jurnalistik, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui kronologi, bukti, dan keterangan seluruh pihak. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi salah satu rujukan hukum yang relevan, tetapi penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta dan ketentuan yang berlaku.
Dispendikbud tidak cukup hanya memberikan jawaban normatif. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan proyek, tindak lanjut atas pengaduan, dan langkah yang akan dilakukan untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Kepala Dispendikbud Sidoarjo maupun Kepala SDN Wonokasian 1 mengenai dugaan tersebut belum diperoleh.
SDN NGARESREJO IKUT DISOROT: KE MANA MATERIAL BONGKARAN DIBAWA?
Sorotan demonstran meluas ke kegiatan revitalisasi SDN Ngaresrejo. Massa mempertanyakan dugaan pengeluaran material bongkaran dari lokasi sekolah yang mereka duga tidak disertai berita acara.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai status material, pencatatan inventaris, pihak yang bertanggung jawab, serta tujuan pengangkutannya. Massa meminta penjelasan apakah proses pengeluaran material telah didokumentasikan dan dilaksanakan sesuai prosedur.
Material bongkaran bukan persoalan yang semestinya dibiarkan tanpa kejelasan administrasi. Status dan tata cara pengelolaannya perlu dipastikan berdasarkan jenis material, kepemilikan, ketentuan aset yang berlaku, serta dokumen pekerjaan.
Karena itu, pemeriksaan perlu diarahkan pada sejumlah hal penting:
1. Jenis dan jumlah material yang diduga dibawa keluar dari lokasi.
2.Waktu pengangkutan serta pihak yang bertanggung jawab.
3.Tujuan material dibawa dan status kepemilikannya.
4.Keberadaan berita acara, dokumen inventarisasi, atau dokumen lain yang relevan.
5.Kesesuaian proses tersebut dengan ketentuan pengelolaan material dan aset.
Jika dokumen yang diwajibkan ternyata tidak tersedia, pihak terkait perlu menjelaskan penyebabnya dan langkah koreksi yang akan dilakukan. Namun, dugaan tidak adanya berita acara belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan material.
Dispendikbud dan pihak sekolah perlu memberikan klarifikasi agar status material bongkaran serta pertanggungjawaban administrasinya tidak terus menjadi tanda tanya.
BIAYA ODL SMPN 3 SIDOARJO RP1.485.000, RINCIAN ANGGARAN DIMINTA DIBUKA
Sorotan berikutnya mengarah pada rencana kegiatan ODL SMPN 3 Sidoarjo yang disebut akan berlangsung selama tiga hari dengan tujuan Semarang dan Yogyakarta. Biaya yang diinformasikan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp1.485.000 per peserta, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai dasar perhitungan dan rincian pembiayaannya.
Pertanyaan publik bukan semata-mata soal besar atau kecilnya nominal. Yang perlu dijelaskan adalah apa saja fasilitas yang termasuk dalam biaya tersebut, bagaimana perhitungannya, serta bagaimana mekanisme penetapan dan pembayarannya.
Rincian yang perlu diklarifikasi antara lain:
1. Biaya transportasi menuju Semarang dan Yogyakarta.
2. Akomodasi dan konsumsi selama tiga hari.
3.Tiket masuk atau biaya kunjungan ke lokasi pembelajaran.
4. Biaya pendampingan dan kebutuhan operasional lainnya.
5. Mekanisme persetujuan, pembayaran, serta informasi yang diberikan kepada orang tua atau wali murid.
Rincian tersebut penting agar orang tua memahami komponen biaya dan tujuan pendidikan dari kegiatan yang direncanakan.
Pihak SMPN 3 Sidoarjo perlu menjelaskan apakah nominal Rp1.485.000 merupakan biaya final, komponen apa saja yang tercakup, dan bagaimana mekanisme pembiayaannya ditetapkan.
Apabila kegiatan tersebut melibatkan pembayaran orang tua, transparansi mengenai dasar biaya, sifat pembayaran, serta informasi yang diberikan kepada wali murid juga perlu dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, nominal Rp1.485.000 tidak dapat langsung disebut sebagai pungutan bermasalah atau penyimpangan tanpa memeriksa rincian biaya dan mekanisme penyelenggaraannya. Penilaian harus didasarkan pada dokumen dan fakta, bukan sekadar angka.
Hingga rincian resmi diperoleh, pertanyaan mengenai biaya ODL tersebut masih membutuhkan jawaban dari pihak sekolah.
INSIDEN PENYINGKIRAN BAN BERAKHIR DENGAN SURAT PERNYATAAN
Di tengah demonstrasi yang memanas, ketegangan juga sempat terjadi setelah seorang oknum anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) diduga menyingkirkan ban bekas yang digunakan dalam aksi.
Peristiwa tersebut memicu ketegangan di lokasi. Namun, persoalan itu kemudian diselesaikan melalui audiensi dan pembuatan surat pernyataan oleh kedua belah pihak.
Proses pembuatan surat pernyataan tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan, disaksikan oleh perwakilan Dispendikbud Sidoarjo, aparat kepolisian, serta para awak media.
Kehadiran para saksi dari unsur pemerintah, kepolisian, dan pers menjadi bagian dari proses penyelesaian insiden. Untuk memastikan duduk perkara secara utuh, isi surat pernyataan dan bentuk kesepakatan yang dicapai tetap perlu merujuk pada dokumen yang ditandatangani kedua belah pihak.
Penyelesaian insiden itu diharapkan dapat mencegah ketegangan berlanjut. Namun, penyelesaian persoalan penyingkiran ban tidak otomatis menjawab tuntutan mengenai proyek rehabilitasi SDN Wonokasian 1, material bongkaran SDN Ngaresrejo, maupun pembiayaan ODL SMPN 3 Sidoarjo.
Ketiga persoalan tersebut tetap membutuhkan penjelasan dan tindak lanjut tersendiri.
KEPALA DISPENDIKBUD TAK TEMUI MASSA, TUNTUTAN BELUM MENDAPAT JAWABAN MENYELURUH
Ketidakhadiran Kepala Dispendikbud Sidoarjo dalam pertemuan langsung dengan demonstran menjadi salah satu sumber kekecewaan massa. Permintaan maaf melalui pengeras suara dinilai belum memberikan jawaban substantif atas rangkaian persoalan yang mereka sampaikan.
Kini, masyarakat menunggu penjelasan resmi mengenai tiga isu yang menjadi sorotan tersebut. Dispendikbud diharapkan menyampaikan mekanisme pengawasan proyek, menelusuri administrasi material bongkaran, serta meminta klarifikasi mengenai rincian dan mekanisme pembiayaan ODL SMPN 3 Sidoarjo sesuai kewenangannya.
Pihak sekolah dan pelaksana kegiatan juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, dokumen pendukung, serta klarifikasi atas dugaan yang diarahkan kepada mereka.
Hasil pemeriksaan, jika dilakukan, perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat mengetahui persoalan mana yang terbukti, mana yang memerlukan perbaikan administrasi, dan mana yang tidak didukung bukti.
BUKAN SEKADAR DEMONSTRASI, PUBLIK MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN
Rangkaian tuntutan dalam demonstrasi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan tidak berhenti pada satu sekolah atau satu kegiatan. Masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran, administrasi material, dan pembiayaan kegiatan karena semuanya membutuhkan kejelasan serta pertanggungjawaban.
Penyelesaian persoalan ini tidak cukup melalui komunikasi sesaat atau janji tindak lanjut. Yang diperlukan adalah pemeriksaan dokumen, verifikasi kondisi lapangan, klarifikasi dari pihak terkait, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Anggaran pendidikan harus transparan. Material bongkaran harus jelas status dan pengelolaannya. Biaya kegiatan sekolah harus memiliki rincian yang dapat dijelaskan. Dugaan penghalangan jurnalistik harus diperiksa berdasarkan bukti.
Itulah substansi persoalan yang perlu dijawab, terlepas dari dinamika demonstrasi di lapangan.
BarataPersada.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dengan mengedepankan verifikasi fakta, keberimbangan pemberitaan, dan hak jawab pihak-pihak terkait. Publik berhak memperoleh informasi yang jelas, sementara setiap pihak yang disebut dalam dugaan harus mendapatkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
Sebab, dalam pengelolaan pendidikan, kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji semata, melainkan melalui keterbukaan, bukti, dan pertanggungjawaban.
Redaksi
